Politik Mesir

Mesir
Artikel ini adalah bagian dari seri
Politik dan Ketatanegaraan
Republik Arab Mesir
Konstitusi (sejarah)
Pemerintahan
Legislatif
  • Parlemen
    Dewan Perwakilan Rakyat
    Ketua (daftar)
    Ali Abdel Aal
Pembagian Administratif
  • Kegubernuran
  • Subdivisi
Pemilihan umum
  • Pemilu terakhir
    • Parlemen: 2011–2012
    • 2015
Partai politik (bekas)
Hubungan luar negeri
  • Kementerian Luar Negeri
  • Negara lainnya
  • Atlas
  • l
  • b
  • s

Politik Mesir berdasarkan pada negara Republikanisme dengan pemerintahan semi presidensial berlangsung sejak Revolusi Mesir 2011 yang ditandai dengan lengsernya Presiden Hosni Mubarak. Presiden Mesir menjabat selama 6 tahun dan parlemen bersifat unikameral. Presiden dapat menunjuk hingga 5% dari jumlah total kursi di Parlemen, dan juga dapat membubarkannya. Parlemen juga bisa memakzulkan Presiden. Mesir dipimpin oleh kerajaan hingga 1952 dengan raja terakhirnya Farouk dari Mesir, tetapi pemilu kembali dilaksanakan pada tahun 2011 setelah Revolusi Mesir 2011. Parlemen Mesir adalah Dewan Perwakilan tertua di Afrika dan Timur Tengah.

  • l
  • b
  • s
Negara
berdaulat
Negara dengan
pengakuan terbatas
  • Abkhazia1
  • Republik Artsakh1
  • Ossetia Selatan1
  • Palestina
  • Siprus Utara1
  • Republik Tiongkok
Dependensi dan
wilayah lain
  • Kepulauan Cocos (Keeling)
  • Hong Kong
  • Makau
  • Pulau Natal
  • Wilayah Samudra Hindia Britania
1 Terkadang dimasukkan ke Eropa, tergantung definisi perbatasan. 2 Terkadang dimasukkan ke Oseania. 3 Negara lintas benua.